Kapan Saat Wajib Memiliki NPWP

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Lantas kapan saatnya kita harus memilki NPWP tersebut? NPWP wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.  Menurut pasal 2 ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;   
b.   badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria.
c.    warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan syarat objektif diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU yang sama adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dari ketentuan tersebut, wajib pajak harus segera mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP pada saat:

a.    Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan

        pekerjaan bebas

• Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat satu bulan setelah Saat Usaha Mulai Dijalankan pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

• Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

b.   Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

NPWP Wanita Kawin

Berdasarkan penjelasan pasal 8 UU PPh “Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.”  Maksudnya, karena UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, maka bagi wanita kawin yang berpenghasilan digabung dengan kewajiban perpajakan suami. Dengan demikian wanita kawin tidak wajib memiliki NPWP dan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami.

Namun UU PPh juga memberikan pilihan bagi wanita kawin apabila hendak melakukan kewajiban pajaknya secara terpisah dari suami, sehingga atas pilihannya tersebut wanita kawin wajib memiliki NPWP. Wanita kawin yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri adalah wanita kawin yang  telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, serta

1. dikenakai pajak secara terpisah karena hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim. (Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah dengan suami antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha), atau
2. dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
3. ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Dalam hal wanita kawin telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan digabung dengan hak dan kewajiban perpajakan suami.

Penghasilan Anak  Belum Dewasa

Saat ini banyak anak-anak di bawah umur yang terjun di dunia usaha terutama di dunia hiburan, menjadi artis, penyanyi, pemain sinteron, bahkan bayi pun ada yang sudah jadi bintang iklan. Tentu mereka walaupun masih belum dewasa memiliki penghasilan di atas PTKP.  Lalu bagaimana kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan pada pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya  UU PPh yang menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, maka kewajiban perpajakan anak belum dewasa ini digabung dengan penghasilan orang tuanya .

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

Seorang anak yang memiliki penghasilan di atas PTKP  baru memiliki kewajiban mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP apabila telah berumur 18  tahun atau belum berumur 18 tahun tapi sudah menikah.

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP keluarga

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 mengatur bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga adalah:

1. Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup, termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya.
2. Wanita kawin yang :
   1. menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas; dan/atau
   2. tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak,

dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga yang tidak mengajukan permohonan NPWP harus melampirkan fotokopi NPWP Penanggung Biaya Hidup dan Kartu Keluarga serta Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga untuk diserahkan kepada pemberi kerja atau pihak lain yang berkepentingan.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi anggota keluarga telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memperoleh NPWP dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan untuk dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, NPWP bagi anggota keluarga yang telah diberikan kepadanya menjadi tidak berlaku. 

NPWP atas Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam kedudukan sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh : 

a. salah seorang ahli waris;

b. pelaksana wasiat; atau

c. pihak yang mengurus harta peninggalan.

Wakil dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan ini wajib melaporkan perubahan data ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Penerbitan NPWP secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak mengukuhkan secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri  untuk diberikan NPWP.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan sejak saat memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelum diterbitkan NPWP. 


Catatan Penting:
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.03/2015
Maka diharapkan untuk membaca tulisan ini, karena adanya perubahan ketentuan tentang tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP.

Sardana